Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan serius dalam memberantas judi online ilegal. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pemblokiran akses terhadap situs-situs judi online yang dianggap melanggar hukum nasional. Meskipun beberapa situs tersebut mengklaim berstatus “resmi” karena memiliki lisensi luar negeri (seperti dari Malta, Curacao, atau Filipina), bagi negara yang melarang perjudian, situs tersebut tetap ilegal.
Lantas, bagaimana sebenarnya pemerintah memblokir akses ke situs-situs ini?
1. Identifikasi Situs Judi Melalui Pemantauan Digital
Langkah pertama adalah pendeteksian dan verifikasi situs yang mengandung unsur perjudian. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Indonesia menggunakan:
- Sistem pemantauan konten otomatis yang memindai domain, konten, dan kata kunci terkait perjudian.
- Laporan dari masyarakat melalui kanal pengaduan resmi (seperti aduankonten.id).
- Informasi dari penegak hukum, seperti Polri atau PPATK, yang menemukan keterlibatan situs dalam aktivitas ilegal.
Setelah diverifikasi sebagai situs judi, domain tersebut akan didaftarkan untuk diblokir.
2. Pemblokiran Melalui ISP (Internet Service Provider)
Setelah domain ditetapkan sebagai ilegal, pemerintah memerintahkan ISP (penyedia layanan internet) untuk:
- Memblokir akses ke situs tersebut melalui DNS Filtering.
- Mengalihkan pengguna yang mencoba mengakses situs tersebut ke halaman peringatan.
- Melakukan update berkala terhadap daftar situs yang diblokir, karena domain bisa berganti-ganti.
Dalam praktiknya, Kominfo secara rutin mengirim daftar domain ilegal ke seluruh ISP di Indonesia untuk segera diblokir.
3. Pemutusan Akses Aplikasi atau Platform Digital
Selain situs web, pemerintah juga menargetkan:
- Aplikasi mobile yang memfasilitasi judi online, terutama yang tersebar di toko aplikasi (Google Play, App Store).
- Akun media sosial atau promosi berbayar di TikTok, Instagram, YouTube, dll. yang mengarahkan pengguna ke situs judi.
Pemerintah dapat bekerja sama dengan platform global untuk menurunkan konten atau aplikasi tersebut, walaupun prosesnya sering memerlukan waktu dan negosiasi.
4. Pemblokiran Layanan Pembayaran Digital
Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) dan PPATK juga mengambil langkah memutus aliran dana dengan:
- Memblokir rekening-rekening bank yang digunakan untuk transaksi judi.
- Mengidentifikasi dan menindak dompet digital atau payment gateway yang bekerja sama dengan situs judi.
- Bekerja sama dengan OJK dan lembaga keuangan untuk mengawasi transaksi mencurigakan.
Ini adalah bentuk pemblokiran finansial sebagai pelengkap pemblokiran akses digital.
5. Penanganan Situs “Resmi” Berlisensi Luar Negeri
Situs judi sering mengklaim diri sebagai “resmi” karena mengantongi lisensi dari badan regulator seperti:
- Malta Gaming Authority (MGA)
- Curacao eGaming
- PAGCOR (Filipina)
- UK Gambling Commission (UKGC)
Namun, di Indonesia dan negara-negara lain yang melarang segala bentuk judi, lisensi luar negeri tidak membuat situs tersebut sah secara hukum nasional.
Pemerintah tetap akan memblokir akses situs tersebut karena pelanggaran terhadap hukum dalam negeri, bukan terhadap hukum negara asal lisensi.
6. Tantangan yang Dihadapi
Meskipun pemblokiran terus dilakukan, ada beberapa tantangan:
- Operator cepat mengganti domain, kadang dalam hitungan jam.
- Pengguna bisa mengakses situs lewat VPN atau proxy, meskipun ilegal.
- Situs mirror (kloningan) sangat sulit dideteksi semuanya secara cepat.
- Situs judi menyamar sebagai situs lain, seperti game, lotre, atau forum.
Itulah sebabnya, pemblokiran bersifat reaktif dan terus-menerus, bukan solusi final.
Kesimpulan
Pemerintah memblokir situs judi online melalui identifikasi digital, kerja sama dengan ISP, penghapusan aplikasi, dan pemutusan jalur keuangan. Situs yang berlisensi luar negeri tetap dianggap ilegal jika beroperasi di wilayah yang melarang perjudian. Namun, karena operator situs terus beradaptasi, pemblokiran situs judi memerlukan pendekatan berkelanjutan, kolaboratif, dan berbasis teknologi.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak tergoda oleh iklan judi dan segera melaporkan situs mencurigakan demi mencegah dampak sosial yang lebih luas.